Keluhan Petani Tebu Blora Diakomodasi, Manajemen Pabrik Siap Dibedah
JAKARTA, SAPUJAGAD.NET : Jeritan petani tebu Blora akhirnya menembus meja pengambil keputusan. Perum Bulog menyatakan akan menindaklanjuti keluhan soal macetnya kepastian giling, mandeknya serapan, hingga carut-marut pengelolaan Pabrik Gula PT Gendhis Multi Manis (GMM) Todanan yang dua bulan berhenti akibat kerusakan boiler.
Dalam audiensi di kantor pusat Bulog, Dirut Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan komitmen membenahi aspek teknis dan manajerial, bahkan disebut siap mengawal langsung proses perbaikan pabrik. Langkah ini menjadi sinyal keras: krisis GMM tidak lagi dianggap gangguan biasa, melainkan ancaman serius bagi ekonomi rakyat di sentra tebu Blora.
Delegasi Blora dipimpin Bupati Blora Arief Rohman, didampingi Wakil Bupati Sri Setyorini, Ketua DPRD H. Mustopa, Ketua APTRI Blora Sunoto, serta perwakilan petani tebu. Mereka datang membawa satu pesan: pabrik berhenti, petani kehilangan kepastian.
Bupati menegaskan pabrik gula di Blora bukan sekadar unit produksi, tetapi “urat nadi” ekonomi ribuan keluarga. “Harapan kami, Pabrik Gula GMM Bulog di Blora dapat kembali beroperasi dengan mesin yang lebih baik, sehingga petani tebu di Blora memiliki kepastian penyerapan hasil panen,” ujar Arief Rohman.
Bahkan ia menekankan dampaknya bukan kecil: “Ini bukan hanya soal industri, tapi menyangkut hajat hidup ribuan keluarga di Blora,” tegasnya.
Manejerial Jadi Fokus
Dirut Bulog merespons dengan kalimat yang selama ini ditunggu petani: komitmen tindak lanjut, bukan sekadar catatan rapat. Bulog menyatakan akan mengkaji dan memperbaiki aspek teknis sekaligus manajerial agar GMM bisa beroperasi optimal dan berkelanjutan.
Ini penting, karena krisis GMM selama ini kerap dipersempit menjadi masalah mesin. Padahal yang dipukul bukan hanya produksi pabrik, melainkan kepastian hidup petani: kapan digiling, berapa harga, dan apakah tebu benar-benar terserap
Dalam pertemuan tersebut, pihak delegasi menyebut Dirut Bulog menyatakan seluruh usulan petani tebu Blora akan diakomodasi, termasuk agenda perbaikan pabrik yang akan dipantau langsung. Jika benar dikawal sampai lapangan, ini bukan pernyataan kosmetik: ini komitmen institusional.
Namun publik berhak menuntut indikator jelas: kapan perbaikan selesai, kapan giling normal lagi dan siapa yang bertanggung jawab bila kembali macet.
Tanpa tenggat dan target, “tindak lanjut” mudah menjadi kalimat aman yang berakhir tanpa perubahan.
Kepercayaan dan Tata Kelola
Ketua APTRI Blora Sunoto menegaskan, perbaikan tidak boleh berhenti di mesin. Pabrik harus dikembalikan ke misi awalnya: menggerakkan ekonomi Blora dan melindungi petani. Inti aspirasi APTRI dalam audiensi itu antara lain: Membangun relasi tripartit yang sehat: petani–pabrik–pemerintah harus satu napas, bukan saling lempar tanggung jawab.
Kepastian giling dan kepastian harga: petani butuh jaminan yang bisa dihitung, bukan janji musiman. Menghidupkan kembali pola keberpihakan seperti masa ketika petani merasa dilindungi: akses dukungan permodalan, kepastian serapan, dan jaminan harga.
Perombakan manajemen: APTRI meminta pengelola pabrik diisi figur yang jujur, loyal, profesional, dan benar-benar mau bekerja di lapangan, bukan sekadar mengisi jabatan.
Sikap ini nyambung dengan kritik lama: penghentian giling akibat boiler pernah memantik gelombang protes karena petani merasa menanggung kerugian paling besar.
Bukan Insiden
Sekretaris APTRI Blora Anton Sudibyo mengatakan, kisruh mesin di PT. GMM bukan sekali. Sebelumnya, penutupan giling lebih awal juga sempat menimbulkan tekanan besar karena banyak tebu petani belum tergiling dan perbaikan diperkirakan memakan waktu lama.
Dalam konteks ini, ada pertanyaan yang tidak boleh dihindari: mengapa pabrik yang disebut modern bisa berulang jatuh di titik vital yang sama? “ Jika kerusakan berulang, maka problemnya bukan hanya alat, melainkan sistem pemeliharaan, kontrol kualitas, dan tata kelola keputusan, ‘’ tandas Anton.
Ditambahkan Anton, audiensi ini bisa jadi titik balik. Tetapi hanya akan bermakna jika berujung pada langkah konkret: jadwal perbaikan yang terbuka dan bisa diawasi. Reformasi manajemen yang bisa dibuktikan, jaminan serapan dan kepastian harga untuk petani, dan mekanisme perlindungan bila pabrik kembali berhenti.
Menurut Sekretaris APTRI itu, Blora tidak sedang meminta simpati. Blora menuntut kepastian, karena setiap hari tanpa kejelasan berarti kerugian berjalan sendiri di pundak petani. (@Bagus Priyo/01)
Leave a Reply