Janji GMM Ditagih, Ultimatum Mengarah ke Istana
BLORA, SAPUJAGAD.NET : Aksi damai berubah panas saat ribuan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) melabeli Perum Bulog sebagai “pembohong” dalam demonstrasi bertajuk “Nagih Janji Bulog” di depan rumah dinas Bupati Blora, Kamis (02/04/2026). Janji pengoperasian kembali PG GMM yang tak kunjung terealisasi memantik kemarahan petani.
Suasana aksi memuncak saat seorang orator berdiri di atas mobil john deere dan meneriakkan, “Bulog!” yang langsung disambut ribuan massa dengan teriakan serempak, “Pembohong!”
Aksi yang melibatkan sekitar 2.000 petani, 193 truk, dan 3 unit alat angkut tebu itu menjadi simbol kekecewaan mendalam terhadap mandeknya operasional PG GMM sejak 2025 akibat kerusakan mesin.
Ketua APTRI Blora, Sunoto, menegaskan bahwa perjuangan petani kini langsung diarahkan ke pucuk pimpinan negara dan BUMN.
“Tuntutan petani tebu, pertama ditujukan ke Pak Dirut pusat Bulog, kedua ke presiden kita,” tegas Sunoto.
Ia menyebut, persoalan PG GMM tidak akan menemukan solusi tanpa campur tangan Presiden Prabowo Subianto dan Direktur Utama Bulog.
Sunoto mengungkapkan, pihaknya telah bertemu langsung dengan Dirut Bulog pada 14 Januari 2026 dan mendapat janji bahwa PG GMM akan kembali beroperasi tahun ini dengan mesin baru—dengan syarat adanya deviden 7 persen kepada pemerintah.
Namun hingga kini, kejelasan tak kunjung datang.
“Kalau siap segera dilaksanakan tuntutan itu, dan manakala tidak siap mohon diikhlaskan agar GMM dipegang orang-orang yang memang lebih menguasai,” ujarnya tajam.
Tiga Tuntutan
Dalam aksi tersebut, APTRI membawa tiga tuntutan utama: Pertama : PG GMM harus kembali beroperasi pada 2026, Kedua- Pergantian manajemen pabrik dan Ketiga – Jika Bulog tidak mampu, GMM diminta dialihkan ke pihak kompeten seperti PTPN atau SGN.
“PTPN/SGN itu yang mampu untuk menangani permasalahan PG GMM,” kata Sunoto.
Ia juga mengancam akan menggelar aksi lebih besar bahkan bergerak ke Jakarta jika tuntutan diabaikan.
Massa Tak Puas
Sekretaris Daerah Blora, Komang Gede Irawadi, menemui massa dan menyatakan petisi telah diterima serta akan segera diserahkan ke Bulog dan Presiden.
“Ini sudah kami terima, dan secepatnya akan kami serahkan ke Direktur Utama Perum Bulog,” ujarnya.
Namun saat ditanya tenggat waktu, Komang menyebut dokumen sudah dikirim dalam bentuk soft file, sementara fisiknya menyusul, jawaban yang memicu ketidakpuasan massa.
Akhirnya disepakati batas jawaban dari Bulog pada 10 April 2026. Meski begitu, sebagian massa menolak dan menuntut jawaban lebih cepat, hanya dalam dua hari.
Ultimatum KPK Menggema : Sekretaris APTRI Blora, Anton Sudibyo, melontarkan ancaman keras terhadap Bulog.
“Jika Bulog hanya sebatas pencitraan tanpa komitmen dan keberanian menyelesaikan masalah, APTRI siap melangkah lebih jauh dengan melaporkan dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi audit manajemen GMM,” tegasnya.
“Buah Simalakama” GMM : Legislator PKB Jawa Tengah, Abdullah Aminudin, menyebut kondisi GMM sebagai dilema serius. Pernyataan ini membuka kemungkinan eskalasi konflik ke ranah hukum melalui Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Ini seperti buah simalakama. Di satu sisi pabrik gula dibutuhkan, tapi tak ada kepastian operasional. BUMN harus tegas—lanjutkan atau akui tidak layak,” ujarnya.
DPRD Blora Geram : Nada kritik juga datang dari legislator Gerindra Blora, Lanova Chandra.
“Di saat pemerintah fokus swasembada gula, justru Bulog tak serius menangani GMM. Ini seharusnya bisa selesai sejak awal. Petani jadi korban lemahnya manajemen,” tegasnya.
Aksi “Nagih Janji Bulog” menandai memuncaknya ketegangan antara petani tebu dan BUMN pangan. Jika tenggat tak dipenuhi, ancaman mobilisasi besar ke Jakarta menjadi sinyal bahwa konflik ini belum akan mereda bahkan bisa melebar ke level nasional. (Nico/01)
Leave a Reply