BLORA, SAPUJAGAD.NET : Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, Rabu, 4 Februari 2026, tidak berhenti pada seremoni. Ketua DPRD Blora Mustofa menegaskan pers adalah mitra strategis kontrol pembangunan—karena banyak masalah publik justru bergerak cepat ketika fakta lapangan diberitakan, diperdebatkan, lalu memaksa kebijakan menjadi lebih akuntabel.
Forum sarasehan HPN 2026 yang digelar PWI Blora mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat” dengan subtema kontribusi jurnalis dalam menangkal disinformasi program presiden. Pesan utamanya pers diminta bukan hanya cepat, tetapi akurat, beretika, dan bertanggung jawab, karena kepercayaan publik adalah modal yang tidak bisa diganti oleh pencitraan.
Ketua PWI Blora, Heri Purnomo, menekankan bangsa kuat membutuhkan pers yang sehat—profesional, independen, dan bertanggung jawab, karena itulah yang ikut menggerakkan ekonomi dan ketahanan sosial.
Tak Boleh Dikerdilkan
Di tengah wacana efisiensi anggaran, pernyataan DPRD menjadi poin politik anggaran yang paling konkret: kemitraan dengan media tidak dikerdilkan, bahkan DPRD disebut tetap mengalokasikan anggaran publikasi/iklan untuk media. Ini penting karena transparansi anggaran sering kali runtuh bukan karena tidak ada aturan, tetapi karena pengawasan melemah dan celah itu biasanya muncul saat “penghematan” dijadikan alasan.
Sementara Sekda Blora I Komang Gede Irawadi, mewakili Bupati, menyebut media mitra strategis pemerintah, sekaligus meminta fungsi kontrol sosial dijalankan secara positif. Kalimat kuncinya: pemerintah terbuka pada kritik selama tujuannya untuk pembangunan.
Dari sisi aparat, Waka Polres Blora Kompol Slamet Riyanto menegaskan pers membantu kontrol sosial sekaligus mengawal kinerja institusi, namun ia memberi batas profesional: informasi harus faktual, berimbang, dan tidak menggiring kepercayaan publik ke arah yang keliru.
Kualitas Jurnalisme
Sarasehan menghadirkan narasumber dari Dewan Pers, Mohammad Jazuli (Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika), yang memberi sinyal bahwa tantangan pers daerah bukan hanya tekanan ekonomi media, tetapi juga disiplin etik dan kualitas kerja jurnalistik di tengah banjir informasi digital.
HPN 2026 di Blora memunculkan satu kesimpulan yang tidak enak didengar tetapi perlu: pers diminta menjadi pengawas pembangunan, sementara pers juga wajib diawasi oleh standar profesinya sendiri. Jika kontrol sosial hanya berubah jadi kebisingan, publik rugi. Namun jika kontrol sosial berjalan dengan data, verifikasi, dan keberanian, maka kebijakan, termasuk soal layanan publik tidak mudah disembunyikan di balik narasi seremonial. (@maston26/01)
Leave a Reply