BLORA, SAPUJAGAD.NET – Ambisi besar Pemerintah Kabupaten Blora untuk mengeksekusi proyek-proyek strategis dengan pinjaman daerah Rp 215 miliar menghadapi batu sandungan serius. Hingga kini, restu resmi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak kunjung terbit, membuat sederet pembangunan vital yang telah ditunggu masyarakat berpotensi molor bahkan terhenti.
Ketegangan memuncak setelah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengingatkan agar Pemkab Blora menghentikan seluruh pekerjaan fisik sebelum izin pinjaman keluar. “Saya tidak tahu kalau pekerjaan ternyata sudah jalan. Tolong kalau mau memulai, ditunggu dulu dari Kemenkeu,” tegasnya. Pernyataan ini menyingkap adanya indikasi pekerjaan di lapangan yang sudah terlanjur bergerak tanpa dasar hukum jelas.
PROYEK RAKSASA TERANCAM
Pinjaman Rp 215 miliar tersebut rencananya digunakan untuk membiayai beberapa proyek strategis dengan nilai besar.
Peningkatan Jalan dan Jembatan Strategis yang ditujukan untuk membuka akses antarwilayah dan mendukung konektivitas ekonomi hingga memperbaiki fasilitas sebagai denyut ekonomi lokal.
Semua proyek tersebut dimasukkan ke dalam APBD Perubahan 2025 dengan asumsi pinjaman dapat dicairkan. Namun tanpa surat persetujuan dari Kemenkeu, seluruh rencana berpotensi stagnan.
KONTRAKTOR RESAH
Plt Kepala BPPKAD, Susi Widyorini, hanya menyebut ada satu tahapan administratif yang belum tuntas. Wakil Bupati Sri Setyorini mengaku sudah mendapat “lampu hijau lisan”, tetapi surat resmi tidak bisa ditunjukkan. “Mungkin Kemenkeu lagi sibuk. Surat belum kita ambil,” ujarnya, sembari tetap optimis.
DPRD Blora ikut gusar. Wakil Ketua DPRD, Siswanto, menilai risiko kerugian nyata sudah di depan mata. “Kalau tidak sampai Rp 215 milyar, banyak yang rugi. Saat ini sudah banyak yang kontrak,” tegasnya. Para kontraktor lokal yang sudah telanjur meneken kontrak kini berada dalam posisi rawan jika pencairan dana tertunda.
Kini, nasib proyek-proyek raksasa Blora bergantung pada selembar surat persetujuan pinjaman dari Jakarta. Pertanyaan besar muncul: apakah Kemenkeu akan segera mengeluarkan izin untuk menyelamatkan proyek strategis, atau Blora harus menelan pil pahit, menunda mimpi besar, sekaligus menanggung beban kerugian dari kontrak yang sudah berjalan? (Wan/@bangsar25)
