Advertisement

KIK Bayar Lahan Purwokerto, Data Tertinggal

KENDAL, Sapujagad.net — Kepala Desa Purwokerto, Romdhon, menyebut PT Kawasan Industri Kendal (KIK) telah membayar sekitar 100 ribu meter persegi lahan petani di Kecamatan Brangsong.

Namun, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kendal menyatakan belum menerima data pembebasan lahan tersebut dalam pengembangan KIK tahap II.

Menurut Romdhon, pembayaran ditransfer langsung ke rekening masing-masing pemilik lahan dengan harga Rp250.000 per meter persegi. Dengan luas sekitar 10 hektare, nilai pembelian diperkirakan mencapai Rp25 miliar.

Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kendal, Hariyadi, mengatakan data yang ia terima mencakup dua lokasi, yakni Desa Turunrejo, Kecamatan Brangsong, seluas 243.478,74 meter persegi dan Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kendal, seluas 2.309.424,40 meter persegi. Kedua lokasi itu, menurut Hariyadi, sudah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Total lahan di dua lokasi tersebut sekitar 255,3 hektare. Jika ditambah sekitar 10 hektare di Purwokerto yang disebut telah dibayar, luasnya menjadi sekitar 265,3 hektare atau 22 persen dari rencana perluasan KIK tahap II seluas 1.200 hektare.

Pertanyakan Peta Perluasan

Menurut informasi yang dihimpun Sapujagad.net, pengembangan KIK tahap II diarahkan ke barat, dari Brangsong menuju kawasan perkotaan Kendal. Di tengah rencana itu, pemilik lahan di Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, meminta DPMPTSP menjelaskan apakah desa mereka masuk dalam cakupan perluasan.

“Tentunya di dalam permohonan izin tahap II itu ada cakupan 1.200 hektare, meliputi desa-desa mana saja?” kata Koordinator Pemilik Lahan Desa Mororejo, Mastur.

Mastur mengatakan petani Mororejo sudah lama menunggu pembebasan lahan dan hingga kini belum menerima pembayaran. Ia menyebut sekitar 350 hektare tambak milik 130 petani telantar dan sebagian besar arealnya terdampak abrasi. Mastur meminta PT KIK bertanggung jawab atas kerusakan tambak tersebut. Penyebab kerusakan dan pihak yang bertanggung jawab masih perlu dikonfirmasi.

Keterangan PT KIK mengenai pembayaran lahan di Purwokerto, penyampaian datanya ke DPMPTSP, dan status Mororejo dalam peta perluasan tahap II belum termuat dalam laporan ini.

Sriyanto

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *