Kerja Sama Operasi PT Kveel Energi dan BPE Blora tak kunjung produksi meski aset sudah diserahkan. Blora kehilangan peluang emas menambah pundi-pundi kas daerah.
BLORA, SAPUJAGAD.NET : MOLORNYA pengaktifan sumur-sumur tua minyak di Blora yang dijanjikan dalam skema kerja sama operasi (KSO) dengan PT Kveel Energi ternyata bukan hanya menunda produksi, tetapi juga menahan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Padahal, semangat eksplorasi sumur tua telah ditegaskan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai bagian dari strategi swasembada energi. Kondisi ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pola kerja sama dan pengawasan realisasi sektor energi migas Blora.
Blora dikenal sebagai salah satu lumbung minyak tua di Jawa Tengah, dengan ratusan sumur peninggalan kolonial tersebar di kawasan Ledok, Nglobo, Wonosemi, dan sekitarnya. Dalam semangat memaksimalkan potensi itu, Pemkab Blora melalui BUMD PT Blora Patra Energi (BPE) menjalin KSO dengan PT Kveel Energi (resmi dikenal sebagai Kvell Blora Energy – KBE). Tujuannya: menghidupkan kembali sumur-sumur tua agar dapat memproduksi kembali dan menghasilkan PAD bagi daerah.
Namun hingga pertengahan 2025, janji tinggal janji. Tidak ada satu pun titik lapangan yang aktif berproduksi. Padahal, pada 11 Juli 2023, PT Pertamina EP sudah menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dan Pengelolaan kepada PT KBE untuk beberapa lapangan: Kedinding, Metes, Lusi, dan Petak.
Kunjungan yang Tak Membalik Keadaan
Pada September 2024, jajaran Komisaris dan Direktur Utama BPE Blora melakukan kunjungan resmi ke kantor pusat PT KBE di Jakarta. Mereka membahas percepatan aktivasi lapangan migas Wonosemi dalam agenda rapat kerja KSO.
Menurut laporan RadarPati (8/9/2024), kunjungan itu dihadiri Komisaris BPE Seno, Dirut Giri, serta disambut pihak KBE seperti Suharyadi (Dewan Pengawas), Agung Herwibowo, dan GM Operasi Dedi. Dalam forum tersebut, BPE menegaskan pentingnya sosialisasi lapangan dan target konkret aktivasi.
“BPE siap bantu sosialisasi. Kami sangat berharap rencana kerja KBE segera berjalan agar bisa menambah produksi dan pendapatan bagi BPE,” ujar Dirut Giri dalam kunjungan tersebut. (RadarPati.id, 8 September 2024)
Namun, meski presentasi telah dilakukan dan dokumen kerja dibahas, tidak ada progres nyata yang muncul setelah pertemuan itu. Fasilitas di lapangan tetap pasif, tak terlihat pergerakan alat, pengeboran, apalagi lifting.
KSO Yang Molor, Di Mana Letak Masalahnya?
Secara kontraktual, KSO telah resmi berjalan. Namun dari sisi implementasi, kondisi menunjukkan stagnasi. Beberapa kemungkinan penyebabnya:
Kapasitas Mitra Lemah: Tidak ada transparansi apakah PT KBE memiliki modal operasional dan teknis memadai untuk realisasi di lapangan. Regulasi dan Perizinan Pusat: Ada indikasi mandeknya izin dari SKK Migas atau hambatan teknis yang tak pernah dijelaskan ke publik.
Kontrol Daerah Lemah: Pemkab Blora tidak menekan atau menyiapkan opsi cadangan apabila KSO gagal.
Kerugian Nyata: PAD yang Tak Masuk
Dampak dari mandeknya proyek ini langsung terasa pada PAD Blora. Dalam skenario ideal, satu sumur tua bisa menyumbang Rp5–10 juta per bulan. Jika 100 sumur tua aktif, maka potensi PAD yang hilang mencapai Rp6–12 miliar per tahun.
Sebagai perbandingan, Kabupaten Bojonegoro dengan pola kerja sama serupa berhasil mengantongi miliaran rupiah dari produksi harian sumur tua melalui koperasi rakyat.
Perlu Koreksi Strategi: Blora Harus Berani Tegas dengan melakukan Langkah-langkah koreksi yang harus segera dilakukan seperti : Audit Menyeluruh Semua KSO Migas, publik berhak tahu sejauh mana komitmen mitra dijalankan.
Pemutusan kontrak bila perlu, jika tidak ada progres dalam 1 tahun sejak kunjungan kerja dan penyerahan aset, lebih baik kerja sama dihentikan. Dorong Peran Koperasi Lokal & BUMD Aktif, Blora punya sejarah panjang perminyakan rakyat, jangan serahkan sepenuhnya pada investor besar. Pemkab Blora bersama Pemkab lain harus menekan SKK Migas agar memberi fleksibilitas pengelolaan.
Melawan Lupa
Kasus KSO PT Kveel Energi dan BPE Blora harus dicatat sebagai peringatan keras: bahwa sumber daya tanpa realisasi adalah ilusi. Pemerintah daerah harus belajar untuk tidak cepat menandatangani kerja sama tanpa jaminan kapabilitas dan transparansi. Sumur tua yang tidur terlalu lama hanya akan menjadi beban, bukan berkah.
Blora tak butuh mitra yang hanya bisa mempresentasikan rencana. Blora butuh mitra yang bekerja di lapangan, bukan hanya di layar presentasi. Jika tidak ada perubahan, maka Blora akan terus menjadi daerah kaya sumber daya, tapi miskin keberanian mengambil alih nasibnya sendiri. (Red@bangsar25)
