TODANAN, SAPUJAGAD.NET: Krisis di Pabrik Gula Gendhis Multi Manis (GMM)Todanan, Blora, bukan lagi isu internal perusahaan. Setelah ratusan karyawan dirumahkan, petani tebu masuk zona darurat, sementara dugaan salah kelola manajemen mulai mengarah pada potensi persoalan hukum dan intervensi pemerintah pusat.
Ketua APTRI Blora, Sunoto, membaca perumahan ratusan pekerja sebagai indikator krisis yang lebih dalam. “Kalau sudah merumahkan karyawan, sinyalnya bisa lebih buruk, bahkan menuju pemberhentian pabrik secara permanen,” ujarnya di Todanan, Minggu (18/1/2026). Bagi petani, itu berarti bencana berantai: tebu tak tergiling, biaya hulu hangus, dan posisi tawar jatuh bebas.
Fakta lapangan memperkuat kegelisahan itu. Sejak Juni 2025, PG GMM berhenti beroperasi akibat meletusnya dua boiler. Ratusan hektare tebu petani tak tergiling. Hingga Januari 2026, menurut APTRI, mesin belum tersentuh perbaikan signifikan. Akibatnya, sekitar 150 karyawan dirumahkan. Rantai krisis ini menekan buruh dan petani dalam satu tarikan napas yang sama.
Sekretaris APTRI Blora, Anton Sudibyo, menyebut kondisi ini sebagai “darurat.” Biaya hulu, bibit, pupuk, tenaga kerja, irigasi, terus naik, sementara kepastian serapan dan harga di hilir menghilang. Selisih ongkos produksi dan harga beli menipis; sebagian petani merugi.
Isu Salah Kelola
Baik Sunoto maupun Anton tidak menutup mata atas rumor salah kelola manajemen. Informasi yang beredar menyebut kerugian berulang membuat calon investor mengurungkan niat. Ketika kepercayaan runtuh, pemulihan menjadi makin mahal dan waktu petani tidak panjang.
APTRI menilai masalah ini bukan teknis semata, melainkan tata kelola. Mereka mendorong reformasi manajemen total dari pucuk hingga lini agar diisi figur yang paham budidaya tebu, menguasai regulasi pabrikan, dan mampu membangun soliditas tripartit: pemerintah, petani, dan pabrikan.
Targetnya jelas: pabrik harus beroperasi pada musim giling tahun ini dan menghasilkan keuntungan yang adil.
Untuk mencegah terjadinya skenario terburuk, APTRI Blora telah bergerak cepat melapor ke Bupati Blora dan meneruskan ke tingkat provinsi serta pusat. Respons awal datang dari Arief Rohman. Informasi yang diterima APTRI menyebutkan Bupati akan didampingi Wakil Bupati Sri Setyorini, Ketua DPRD, dan OPD terkait untuk bertemu pimpinan Badan Urusan Logistik pada Rabu (21/1). Pertemuan itu juga akan melibatkan perwakilan APTRI, GMM, dan serikat pekerja.
APTRI berharap forum tersebut menghasilkan keputusan konkret: jadwal perbaikan mesin, kepastian operasional, skema serapan dan harga, serta desain penyehatan manajemen. Tanpa itu, pertemuan hanya menjadi jeda sementara di tengah krisis.
Perumahan karyawan bukan akhir cerita. Ia memicu efek domino: keterlambatan giling menahan arus kas petani, kredit macet mengintai, dan kepercayaan pada industri lokal menguap. Dalam kondisi harga dikendalikan sepihak dan serapan tak menentu, petani dipaksa menanggung risiko terbesar sementara posisi tawar mereka paling lemah.
Menuju Meja Hukum?
Ketika kegagalan operasional berlarut, transparansi dipertanyakan, dan dampak sosial meluas, pintu hukum tak terelakkan. APTRI membuka opsi langkah lanjutan bila penyehatan tak segera dilakukan. Bagi mereka, ini bukan sekadar menyelamatkan pabrik, tetapi melindungi mata pencaharian ribuan keluarga petani.
Pertebuan Blora berada di titik nadir. Perumahan 150 karyawan PG GMM adalah alarm terakhir. Tanpa intervensi terkoordinasi, penyehatan pabrik, reformasi manajemen, kepastian serapan dan harga krisis ini akan mematikan petani dan meruntuhkan industri gula lokal. (red/01)
Leave a Reply