.gif)
Liputan Redaksi : Editor @bangsar25
BLORA, SAPUJAGAD.NET – Kabupaten Blora diguncang serangan siber besar-besaran setelah kelompok peretas Hellcat mengklaim telah membobol Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) BPPKAD Blora.
Tak main-main, hacker ini mengklaim telah mencuri 82 GB data sensitif, termasuk informasi pengguna, transaksi keuangan, perpajakan, hingga data pribadi pegawai dan entitas bisnis.¹
Berdasarkan laporan dari akun keamanan siber HackManac, Hellcat meminta tebusan sebesar 1,5 Bitcoin (sekitar Rp 1,5 miliar) sebagai syarat untuk tidak menyebarluaskan data yang dicuri. Tenggat waktu pembayaran ditetapkan hingga 2 Januari 2025.
Data Sensitif Bocor
Berdasarkan bocoran data yang beredar, kategori informasi yang berhasil diretas mencakup:
• Data pengguna dan kontrol akses: Nama pengguna, kata sandi, dan email.
• Data keuangan dan anggaran: Catatan transaksi keuangan dan pengeluaran pemerintah daerah.
• Data perpajakan: Nama pembayar pajak, NPWP, serta catatan pembayaran pajak.
• Informasi pegawai dan organisasi: Nama, jabatan, serta informasi struktural pemerintahan.
• Data hukum dan peraturan: Kebijakan hukum terkait keuangan daerah.
• Informasi pribadi (PII): Nama, alamat, kontak, hingga Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Audit dan hibah organisasi: Laporan audit serta dana hibah kepada berbagai entitas.
Pemerintah Blora Kewalahan
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPKAD Blora, Bawa Dwi Raharja, membenarkan adanya peretasan ini dan mengungkapkan bahwa sistem kerja terganggu akibat data yang hilang. Banyak informasi penting yang belum sempat dicadangkan, sehingga menghambat aktivitas pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Blora masih melakukan investigasi lebih lanjut dan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengatasi masalah ini.
Ancaman Serius
Serangan ini menjadi peringatan serius bagi sistem keamanan digital pemerintah daerah. Jika tidak segera ditangani, kebocoran data seperti ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai tindak kejahatan, mulai dari pencurian identitas hingga penipuan berbasis data.
Belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah terkait apakah akan membayar tebusan atau mengambil langkah lain untuk menangani situasi ini. Namun, publik menuntut transparansi dan langkah cepat agar dampak peretasan ini bisa diminimalkan.
Sampai saat ini, kelompok Hellcat masih aktif dalam forum gelap dan mengklaim siap untuk menjual data tersebut jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Apakah Pemerintah Blora akan tunduk pada tuntutan hacker atau melawan dengan strategi keamanan siber yang lebih kuat? Kita tunggu perkembangan selanjutnya. (01]
