Upaya Polda Jateng Ciptakan Harkamtibmas Jelang Lebaran
SEMARANG, SAPUJAGAD.NET– Jelang perayaan Idul Fitri 1446 H, Polda Jawa Tengah meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas). Masyarakat diminta untuk lebih waspada dan berani melaporkan segala bentuk intimidasi, pemerasan, dan pungutan liar yang mengatasnamakan kelompok tertentu.

Polda Jateng telah mengantisipasi fenomena ini dengan serangkaian strategi, mulai dari pembinaan ormas hingga patroli intensif guna memastikan keamanan warga selama bulan Ramadan dan Lebaran.
Modus Operandi
Fenomena ormas yang beroperasi dengan cara-cara premanisme bukanlah hal baru. Berdasarkan hasil investigasi, sejumlah kelompok menggunakan bendera ormas untuk melakukan pemerasan terhadap pelaku usaha, warung kecil, hingga pasar tradisional. Dalih yang sering digunakan adalah “sumbangan wajib” atau “iuran keamanan.”
Seorang pedagang di Pasar Johar, Semarang, yang enggan disebut namanya, mengungkapkan bahwa dirinya kerap didatangi oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan ormas. Mereka meminta uang keamanan dengan alasan menjaga ketertiban pasar. Jika tidak membayar, ancaman intimidasi dan gangguan operasional pun terjadi.
“Kami ini usaha kecil, kalau harus bayar ke ormas dengan jumlah yang tidak masuk akal, jelas memberatkan. Tapi kalau tidak bayar, dagangan kami bisa diacak-acak,” ujar pedagang tersebut.
Di beberapa daerah, modus lain yang digunakan adalah penarikan “biaya keamanan” dari pengusaha ritel dan parkiran, bahkan hingga proyek pembangunan. Ancaman kekerasan hingga pengerahan massa menjadi cara mereka untuk menekan pihak yang tidak mau menurut.
Langkah Polda Jateng
Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, menegaskan bahwa pihak kepolisian telah menyiapkan berbagai strategi guna menindak tegas aksi premanisme ini. Salah satu langkah awal yang diambil adalah menggelar deklarasi damai bersama para ketua ormas se-Jawa Tengah.
“Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan Harkamtibmas (pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat) yang aman dan kondusif, serta mencegah potensi gangguan selama bulan Ramadan dan Idul Fitri,” jelas Artanto.
Selain itu, Polda Jateng juga mengintensifkan patroli KRYD (Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan). Patroli ini fokus pada pencegahan pemerasan, pungutan liar, dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan ormas.
“Jika ada indikasi pemerasan atau pungutan liar oleh ormas, segera laporkan ke kepolisian. Kami akan menindak tegas segala bentuk premanisme tanpa pandang bulu,” tambah Artanto.
Polda Jateng juga menggandeng pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan elemen lainnya untuk membangun kesadaran kolektif dalam menolak segala bentuk premanisme. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Keberanian Melapora
Seorang pengusaha restoran di Semarang mengaku sempat mendapatkan ancaman dari oknum ormas yang meminta “uang jatah keamanan” dengan nominal yang cukup besar.
“Awalnya mereka bilang untuk iuran kegiatan sosial, tapi lama-lama jumlahnya tidak masuk akal. Kalau tidak bayar, mereka mengancam akan mengerahkan massa untuk membuat keributan di tempat usaha saya,” ujar pengusaha tersebut.
Namun, setelah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, Polda Jateng langsung bertindak dengan menangkap beberapa pelaku yang terbukti melakukan pemerasan.
“Sejak kejadian itu, saya merasa lebih aman. Kepolisian langsung bertindak dan memberikan perlindungan,” tambahnya.
Keberanian warga dalam melapor menjadi salah satu kunci keberhasilan pemberantasan premanisme ini. Polda Jateng pun menegaskan bahwa mereka siap memberikan perlindungan bagi masyarakat yang merasa terancam.
Dampak Perekonomian Lokal
Fenomena premanisme berkedok ormas ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menghambat investasi di Jawa Tengah. Para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, cenderung enggan menanamkan modal di daerah yang memiliki tingkat premanisme tinggi.
Menurut data dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah, banyak pengusaha yang mengeluhkan adanya pungutan liar yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Jika kondisi ini dibiarkan, maka iklim investasi akan terganggu, dan potensi pertumbuhan ekonomi pun bisa melambat.
“Premanisme tidak hanya merugikan warga, tetapi juga membuat pengusaha ragu untuk berinvestasi di Jawa Tengah. Kita harus bersama-sama memberantas ini demi ekonomi yang sehat,” ujar salah satu perwakilan KADIN Jateng.
Peran Masyarakat
Polda Jateng telah mengambil langkah konkret untuk memberantas premanisme berkedok ormas. Namun, peran serta masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam memastikan keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Dengan adanya patroli rutin, deklarasi damai dengan ormas, serta tindakan hukum yang tegas, diharapkan aksi-aksi premanisme dapat ditekan secara signifikan.
Bagi masyarakat yang menemukan indikasi aksi premanisme, Polda Jateng mengimbau untuk segera melapor melalui layanan call center 110 atau langsung ke kantor kepolisian terdekat.
“Jangan takut untuk melapor. Kami siap melindungi dan menindak tegas segala bentuk premanisme di Jawa Tengah,” tegas Kombes Artanto.
Menjelang Lebaran, keamanan dan kenyamanan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Dengan upaya bersama antara kepolisian, pemerintah, dan warga, Jawa Tengah dapat menjadi wilayah yang aman dari ancaman premanisme berkedok Ormas. (Bagus/01)
