SEMARANG, SAPUJAGAD.NET : Inisiatif menggandeng berbagai elemen untuk menangkal hoaks kembali digaungkan. Kali ini datang dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Jawa Tengah yang menyatakan kesiapan membantu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam meredam maraknya disinformasi di ruang digital.
Ketua JMSI Jateng, A. Sunarko, menyampaikan rencana pembentukan tim terpadu usai audiensi dengan Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen. Tim ini akan melibatkan unsur cyber crime, asosiasi jurnalis, perusahaan pers, hingga organisasi media seperti Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).
Menurut Sunarko, tim akan bekerja di bawah koordinasi Komdigi Jateng dengan fokus pada pemantauan rutin, pelacakan akun anonim, hingga pembinaan terhadap penyebar hoaks. Pendekatan yang ditawarkan menitikberatkan pada edukasi sebelum penindakan hukum.
Penanganan hoaks bukan semata soal pelacakan akun dan pembinaan pelaku, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar: rendahnya literasi digital masyarakat dan ekosistem informasi yang belum sehat.
Sunarko menegaskan bahwa setiap informasi yang disebarkan harus melalui proses verifikasi. Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial tetap memiliki batas hukum dan norma. Jika pembinaan tidak diindahkan, sanksi tegas disebut akan menjadi langkah terakhir.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menyambut baik inisiatif tersebut. Ia mengakui bahwa derasnya arus informasi saat ini kerap tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat dalam melakukan verifikasi.
Fenomena ini, menurutnya, terutama terlihat pada generasi milenial dan Gen Z yang cenderung mengonsumsi informasi secara instan tanpa pendalaman. Kondisi tersebut menjadi celah subur bagi penyebaran hoaks.
Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan tidak berhenti pada wacana atau pembentukan tim semata. Tantangan sebenarnya terletak pada konsistensi implementasi, transparansi kerja, serta keberanian menyasar sumber utama disinformasi, bukan hanya pengguna di lapisan bawah.
Jika tidak, upaya ini berisiko menjadi sekadar formalitas di tengah problem hoaks yang kian kompleks dan terstruktur.
