.gif)
Ada Apa di Balik Ketidakhadiran Bupati Paramitha Widya Kusuma, SE.,MM
Liputan Wartawan WJI. Brebes
BREBES, WJI.NETWORK : AUDENSI yang semestinya menjadi jembatan penyelesaian antara Aliansi Masyarakat Peduli Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Brebes di ruang rapat Sekretariat Daerah Lantai KPT, Jumat (25/4/2025), berubah menjadi panggung kekecewaan. Aliansi memilih walk out setelah memastikan Bupati Brebes tidak hadir langsung dalam pertemuan tersebut.
Sikap meninggalkan forum ini bukan sekadar insiden emosional. Di baliknya, tersimpan tanda tanya besar: mengapa kepala daerah absen dalam forum yang membahas nyawa dan kesejahteraan masyarakat miskin? Apakah ini sekadar kesalahan komunikasi, atau ada persoalan lebih dalam tentang prioritas dan kepemimpinan?
Pernyataan keras disampaikan oleh Anom Panuluh, salah satu juru bicara Aliansi. “Kami atas nama aliansi peduli kesehatan merasa kecewa. Kami tidak akan berbicara banyak atau memberikan solusi karena Bupati tidak hadir. Itu bentuk dari ketidakpedulian seorang Bupati Brebes terhadap masyarakat miskin,” tegas Anom.
Bagi aliansi, kehadiran simbolis seorang bupati bukan sekadar formalitas. Ini dianggap sebagai indikator komitmen moral terhadap problem kesehatan rakyat, khususnya warga kurang mampu yang paling rentan.
Aliansi yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat sipil ini sejak awal mendorong agar isu-isu mendasar seperti keterjangkauan akses layanan kesehatan, efektivitas JKN, hingga penanganan kasus medis di RSUD dibahas langsung bersama bupati.
Mereka menilai kehadiran pejabat setingkat kepala dinas, bahkan meskipun disertai OPD teknis lain, tidak cukup representatif untuk menangkap urgensi masalah yang dibawa.
Pembelaan Pemkab: Soal Prosedural, Bukan Prioritas?
Di pihak Pemkab, Kepala Dinas Kesehatan Brebes Inneke Try Sulistyowati menyatakan pihaknya sudah berusaha optimal memfasilitasi audiensi.
“Kami sudah memfasilitasi audiensi dan menghadirkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Tapi karena yang diharapkan adalah kehadiran Bupati, mereka tidak bisa menerima jika hanya diwakilkan. Ya sudah, kami hormati,” ucap Inneke.
Secara prosedural, kata Inneke, audiensi telah memenuhi standar disposisi pejabat daerah. Bupati disebut telah mendelegasikan sepenuhnya kepada Dinas Kesehatan dan OPD terkait untuk menerima aspirasi.
Namun, secara substansi, absennya kepala daerah memunculkan kesan menghindar, apalagi di tengah isu pelik tingginya angka ketidakaktifan peserta JKN mandiri dan masih adanya keluhan layanan kesehatan di rumah sakit daerah.
Capaian UHC vs Realitas Partisipasi JKN
Inneke memaparkan bahwa saat ini capaian Universal Health Coverage (UHC) Brebes telah menyentuh 98 persen dari total penduduk. Artinya, secara angka, hampir seluruh warga telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Namun di balik angka ini, muncul fakta serius: Tingkat keaktifan peserta JKN baru 73,37 persen, padahal standar minimal nasional adalah 80 persen. Peserta mandiri hanya 39 persen yang rutin membayar iuran.
“Sistem JKN berbasis gotong royong. Jika banyak peserta tidak aktif membayar, pembiayaan pelayanan kesehatan pasti terganggu,” tambah Inneke.
Dalam konteks ini, aliansi menilai lemahnya keaktifan pembayaran iuran justru memperkuat perlunya kepemimpinan langsung dalam memperbaiki sistem pelayanan kesehatan daerah.
Audiensi Tanpa Hasil: Risiko Politik dan Sosial
Absennya Bupati dalam audiensi publik berisiko memperdalam jurang ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dalam konteks Brebes, di mana angka kemiskinan relatif tinggi dibanding rata-rata Jawa Tengah, persoalan kesehatan menjadi isu sensitif yang langsung menyentuh basis elektoral.
Selain itu, walk out terbuka seperti ini dapat menjadi preseden buruk dalam praktik demokrasi lokal. Ketika ruang dialog formal diabaikan, masyarakat berpotensi mencari saluran alternatif untuk menyuarakan aspirasi, termasuk jalur aksi massa.
Siapa yang Salah? Analisis Data dan Akal Sehat
Berdasarkan data UHC, tingkat keaktifan JKN, dan standar pelayanan kesehatan, logika sehat menyimpulkan: Kehadiran langsung kepala daerah dalam forum strategis seperti ini adalah kebutuhan, bukan sekadar pilihan.
Tingkat partisipasi publik dalam JKN menjadi indikator nyata bahwa sosialisasi dan komitmen pelayanan masih perlu diperkuat, dan itu memerlukan kepemimpinan simbolik langsung. Delegasi kepada dinas teknis tidak cukup memulihkan kepercayaan ketika isu yang diangkat menyentuh masalah hidup-mati masyarakat kecil.
Investigasi atas insiden ini menunjukkan bahwa absennya pemimpin dalam isu vital seperti kesehatan bukanlah sekadar soal teknis birokrasi. Ia adalah soal nilai prioritas dan komitmen moral terhadap rakyat. Ketika masyarakat kecil berbicara, pemimpin seharusnya hadir, bukan hanya secara administratif, tapi juga secara batin dan politik. (01)
