.gif)
Liputan : S.Wijayanto
BLORA, WJI.NETWORK : Sudah lebih dari dua bulan sejak insiden tragis jatuhnya crane di proyek pembangunan RS PKU Muhammadiyah Blora yang menewaskan pekerja, namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Kritik keras datang dari ormas Laskar Merah Putih yang menilai aparat penegak hukum lamban dan tidak transparan dalam menangani kasus yang sarat kelalaian K3 tersebut.
Kasus jatuhnya crane di area proyek RS PKU Muhammadiyah Blora terus menjadi sorotan publik. Insiden yang terjadi pada Sabtu, 8 Februari 2025 itu menewaskan lima orang pekerja proyek dan beberapa orang lainnya luka-luka. Namun, hingga pertengahan April ini, penanganan kasus oleh aparat kepolisian dinilai belum ada titik terang.
Kritik keras datang dari M Hadi, Ketua ormas Laskar Merah Putih Kabupaten Blora. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas lambannya proses hukum yang berlangsung.
“Saya sebagai perwakilan ormas Laskar Merah Putih sangat prihatin atas musibah jatuhnya crane di RS PKU Muhammadiyah Blora. Sampai saat ini, belum ada penetapan tersangka. Ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keseriusan aparat dalam menangani kasus ini,” tegasnya, Rabu (17/4/2025).
Tak hanya soal lambannya penetapan tersangka, Hadi juga menyoroti aspek keselamatan kerja (K3) dalam proyek tersebut. Ia menyebut tidak ada penerapan standar keamanan yang memadai di lokasi kejadian.“Keselamatan kerja sangat lemah, tidak ada aspek K3 yang benar-benar diterapkan. Ini bukan hanya soal kecelakaan kerja, tapi soal nyawa,” lanjutnya.
Pernyataan ini memperkuat tekanan dari masyarakat sipil agar pihak kepolisian segera menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian fatal tersebut. Sebelumnya, Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, menyebut pihaknya telah mengantongi hasil investigasi dari Labfor Polda Jateng dan telah mengamankan sejumlah barang bukti. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada pengumuman resmi mengenai tersangka dalam kasus ini.
Keterlambatan proses hukum ini menimbulkan spekulasi dan ketidakpercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas aparat. Desakan agar kasus ini segera dituntaskan menjadi sorotan penting, terutama menyangkut keadilan bagi korban dan keluarganya.
“Jika pelanggaran K3 terbukti, maka harus ada konsekuensi hukum yang tegas. Jangan sampai ada pembiaran atas kelalaian yang merenggut nyawa,” tandas Hadi. Pihak keluarga korban dan masyarakat Blora kini menanti langkah konkret dari kepolisian—tidak hanya berupa pernyataan, tapi penegakan hukum yang nyata dan tidak diskriminatif. (01)
