SORORAN REDAKSI
PROGAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi pelajar sekaligus penggerak ekonomi lokal, kini mulai menunjukkan wajah lain di lapangan. Di banyak desa, program ini justru bertransformasi menjadi “pasar cuan” arena baru berburu keuntungan para ‘Cukong Besar’ yang minim dampak terhadap ekonomi desa itu sendiri.
Fakta paling mencolok adalah absennya desa dalam desain program. Tidak sedikit Kepala Desa yang bahkan tidak mengetahui adanya pendirian dapur MBG di wilayahnya. Dalam struktur pembangunan, ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan kegagalan mendasar: desa tidak diposisikan sebagai aktor, melainkan hanya lokasi.
Kondisi ini diperparah dengan munculnya dapur MBG baru di tingkat kecamatan yang berpotensi memicu perebutan sasaran penerima manfaat. Tanpa tata kelola yang jelas, program ini justru membuka ruang konflik horizontal terselubung antar wilayah.
Di Blora, situasi ini menjadi semakin kontras jika dibandingkan dengan narasi besar yang pernah disampaikan oleh Bupati Arief Rohman. Sejak pidato Kenduri Desa pada Januari lalu, konsep penguatan rantai pasok lokal terus digaungkan. Namun hingga kini, realisasinya belum tampak. Rantai pasok yang dijanjikan masih sebatas retorika, pepesan kosong tanpa eksekusi nyata.
Padahal, tanpa rantai pasok lokal yang kuat, MBG hanya akan menjadi program konsumsi berskala besar yang mengalirkan uang keluar daerah.
Ilusi Multiplier Effect
Kritik terhadap MBG sejatinya tidak hanya muncul di Blora. Di tingkat nasional, program ini mulai disorot karena berpotensi menjadi proyek besar dengan pendekatan top-down yang minim sensitivitas lokal. Banyak pengamat menilai, tanpa desain ekonomi yang matang, MBG berisiko mengulang pola lama: program pusat yang besar secara anggaran, tetapi tipis dampaknya di akar rumput.
Masalah utamanya terletak pada ilusi multiplier effect. Secara teori, belanja bahan baku dalam jumlah besar akan menggerakkan ekonomi lokal. Namun dalam praktik, tanpa intervensi kebijakan, rantai pasok cenderung dikuasai pemain besar atau pemasok luar daerah.
Peringatan keras datang dari Lanova Chandra Tirtaka Wakil Ketua DPRD Blora. Politisi Gerindra itu menegaskan bahwa pemetaan potensi saja tidak cukup. Pemerintah harus turun langsung mengkonsolidasikan petani dan peternak lokal, menghitung kapasitas riil mereka, dan memastikan keberlanjutan pasokan.
“Jangan hanya dilihat sanggup pasok dua minggu. Harus dihitung kesanggupan mereka untuk jangka panjang. Kuncinya adalah sustain, bukan asal bisa suplai sebentar lalu macet.” tegasnya.
Tanpa data konkret, kebijakan hanya akan berhenti sebagai wacana. Padahal, potensi ekonomi yang dipertaruhkan tidak kecil. Di Blora saja, belanja bahan baku MBG diperkirakan mencapai Rp 11 miliar per hari.
Ini adalah peluang besar. Tetapi tanpa keberpihakan pada produsen lokal, angka itu hanya akan menjadi arus keluar uang dari desa ke luar daerah.
Lebih jauh, kondisi ekonomi desa saat ini memang belum cukup kuat untuk menyerap peluang besar tanpa pendampingan serius. Petani dan peternak masih menghadapi persoalan klasik: skala produksi kecil, akses pasar terbatas, dan lemahnya kelembagaan ekonomi. Dalam situasi seperti ini, membiarkan mekanisme pasar bekerja tanpa intervensi sama saja dengan menyerahkan peluang kepada pemain besar.
Ironisnya, di saat daerah mengeluhkan tekanan fiskal dan pemotongan TKD, peluang ekonomi nyata justru tidak dimanfaatkan secara optimal. Ini menciptakan paradoks kebijakan: mengeluh kekurangan anggaran, tetapi membiarkan potensi ekonomi mengalir keluar.
Menentukan Arah
MBG kini berada di persimpangan jalan. Ia bisa menjadi Instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi desa atau sekadar program konsumsi yang menjadikan desa sebagai pasar
Tanpa keberanian kepala daerah untuk membangun ekosistem, mengonsolidasikan pemasok lokal, menetapkan kebijakan afirmatif, dan melibatkan desa secara aktif, program ini hanya akan melahirkan satu hal: desa tetap menjadi penonton sejati di rumahnya sendiri.
Jika itu yang terjadi, maka MBG bukanlah solusi. Ia hanya wajah baru dari masalah lama pembangunan: besar di anggaran, kecil di dampak. (*)
Leave a Reply