.gif)
KOLOM : SAPUJAGAD
Blora dan Warisan Minyaknya : Blora adalah daerah kaya minyak yang sudah dikelola sejak era kolonial. Namun, hingga kini, kebermanfaatannya bagi masyarakat setempat masih menjadi tanda tanya besar. Pengelolaan tambang minyak rakyat penuh dengan dinamika yang kompleks: sumur tua yang tak terurus, penambangan ilegal yang merajalela, dan investasi yang enggan masuk akibat ketidakjelasan regulasi.
Situasi ini memunculkan satu pertanyaan: apakah Blora butuh pemimpin bermental “preman” untuk menyelesaikan kekacauan ini?
Antara Harapan dan Ketimpangan
Di Desa Semanggi, Kecamatan Jepon, ada 72 sumur tua. Tapi hanya enam yang aktif. Sisanya? Terbengkalai. Investor enggan datang karena persoalan regulasi dan keamanan yang masih abu-abu. Bukan hanya itu, sumur minyak yang berpotensi menjadi sumber ekonomi rakyat malah menjadi ladang perebutan kepentingan.
Di sisi lain, penambangan ilegal di Desa Plantungan, Kecamatan Blora, terus berjalan meskipun peringatan dari Pertamina sudah diberikan sejak Juni 2023. Warga sekitar resah, tapi aparat seolah tak berdaya. Seolah ada “pemain besar” yang mengatur semua ini di balik layar.
Ketegasan atau Pembiaran?
Sudah menjadi rahasia umum bahwa tambang minyak rakyat di Blora bukan sekadar urusan eksplorasi, tapi juga soal kekuasaan. Siapa yang kuat, dialah yang berhak mengelola.
Dalam kondisi seperti ini, apakah masih bisa mengandalkan pemimpin yang hanya bersandar pada prosedur administratif? Ataukah memang dibutuhkan figur dengan keberanian ekstrem—seseorang yang siap menantang status quo, bahkan jika itu berarti menggunakan pendekatan keras ala “preman” yang tak segan menindak tegas semua pihak yang bermain di belakang?
Belajar dari Daerah Lain
Beberapa daerah lain yang memiliki potensi minyak rakyat, seperti Bojonegoro dan Banyuasin, Sumatera yang telah berhasil menata ulang sistemnya. Tidak hanya dengan regulasi yang lebih tegas, tetapi juga dengan strategi kepemimpinan yang mampu menekan kekuatan-kekuatan liar yang bermain di sektor ini.
Pemimpin yang berhasil di sektor tambang rakyat biasanya adalah mereka yang tak hanya paham regulasi, tapi juga memiliki keberanian untuk mengendalikan dinamika di lapangan. Bukan sekadar pejabat administratif yang hanya berani di balik meja, tetapi seseorang yang bisa “turun gunung” menghadapi para pemain besar, baik dari pihak pemerintah maupun kelompok-kelompok tertentu yang selama ini diuntungkan oleh ketidakjelasan hukum.
Berani atau Tersingkir?
Blora membutuhkan bupati yang lebih dari sekadar pemimpin administratif. Ia harus mampu menjadi negosiator ulung, regulator yang berani, sekaligus “penjaga” agar kekayaan minyak tidak lagi dikuasai segelintir orang.
Mental “preman” di sini bukan berarti anarkis, tetapi sebuah simbol kepemimpinan yang berani mengambil langkah keras demi menegakkan keadilan bagi rakyat Blora. Tanpa itu, pertambangan minyak rakyat di Blora hanya akan terus menjadi ladang konflik yang dikuasai oleh mereka yang berani bermain di wilayah abu-abu hukum.(01)
