CATATAN : REDAKSI SAPUJAGAD
Sekolah baru penting, tetapi jangan sampai pendidikan dua kecepatan lahir: satu kelompok mendapat fasilitas penuh, sementara sekolah reguler masih mengejar akses dan mutu.”
PEMBANGUNAN Sekolah Rakyat permanen di Cepu membawa misi sosial yang sulit dibantah: memberi pendidikan penuh, gratis, dan berasrama kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun ketika Pemerintah Kabupaten Blora mengalokasikan Rp12,63 miliar APBD 2026 hanya untuk penimbunan dan pematangan lahan sekitar tujuh hektare, kebijakan tersebut layak diperiksa lebih dalam dari perspektif prioritas anggaran pendidikan.
Persoalannya bukan apakah Sekolah Rakyat diperlukan. Persoalannya adalah apakah investasi sebesar itu sudah ditempatkan dalam urutan prioritas pendidikan Blora yang paling tepat, sementara persoalan pendidikan reguler dari SD, SMP hingga akses SMA/SMK belum sepenuhnya selesai.
Secara kasar, nilai pekerjaan Rp12,63 miliar pada lahan sekitar tujuh hektare setara sekitar Rp1,8 miliar per hektare, meskipun kontrak tersebut tidak semata-mata untuk material timbunan karena juga menyangkut pematangan lahan dan persiapan akses.
Yang membuat kebijakan ini semakin penting dikritisi adalah pembangunan gedung permanennya sendiri belum memperoleh kepastian tahapan. Pemkab, berdasarkan keterangan Dinsos P3A, masih menunggu apakah Blora masuk batch 2 atau batch 3 pembangunan pemerintah pusat.
Artinya, APBD Blora sudah mengeluarkan uang konkret. Sementara jadwal investasi pemerintah pusat masih menunggu keputusan.
Rp12,63 Miliar Sudah Keluar
Di sinilah pertanyaan tentang manajemen risiko fiskal muncul. Tidak otomatis berarti keputusan penyiapan lahan tersebut keliru. Pemerintah pusat memang mensyaratkan lahan clear and clean. Bahkan Pemkab Blora sejak Maret 2025 sudah menyatakan siap mendukung Sekolah Rakyat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pencegahan anak putus sekolah.
Tetapi publik berhak mengetahui: seberapa kuat kepastian pemerintah pusat setelah Pemkab membelanjakan Rp12,63 miliar?
Apakah sudah ada kepastian tertulis mengenai pembangunan fisik? Apakah anggaran konstruksi pusat sudah diproyeksikan? Kapan gedung mulai dibangun? Berapa kapasitas siswanya? Dan yang terpenting, apakah manfaat pendidikan yang dihasilkan sebanding dengan investasi daerah yang dikeluarkan?
Pertanyaan ini penting karena penimbunan tanah bukan tujuan akhir pendidikan. Output pendidikan adalah anak bersekolah, tidak putus sekolah, memperoleh kompetensi, dan mampu meningkatkan mobilitas sosial.
Masalah Dasar Belum Selesai
Kritik terhadap prioritas tersebut memiliki basis data. BPS Kabupaten Blora mencatat Angka Partisipasi Murni (APM) Blora pada 2024 justru mengalami penurunan mulai jenjang SD/sederajat hingga SMA/sederajat. Rata-rata Lama Sekolah penduduk Blora tahun 2024 baru 7,26 tahun, kurang lebih setara kelas II SMP. Harapan Lama Sekolah memang telah mencapai 12,60 tahun, menunjukkan prospek generasi muda yang membaik, tetapi kesenjangan antara harapan dan realitas pendidikan penduduk masih lebar.
Dokumen perencanaan pembangunan Blora sendiri mengakui bahwa rata-rata lama sekolah masih rendah dan kasus anak putus sekolah masih ada. Bahkan pada Juli 2025, Bupati Blora masih menyebut Anak Tidak Sekolah sebagai persoalan yang perlu dipetakan hingga tingkat desa, baik akibat faktor ekonomi, sosial maupun sebab lainnya.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Blora bukan sekadar kekurangan satu sekolah baru, melainkan persoalan sistemik mengenai partisipasi sekolah, daya tampung, kemiskinan, distribusi fasilitas dan kemampuan mempertahankan anak tetap berada dalam sistem pendidikan.
Akses Sekolah Negeri Masih Terbatas
Masalah berikutnya terdapat pada transisi lulusan SMP menuju pendidikan menengah.
Pada Juli 2025, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Jawa Tengah menyatakan baru sekitar 35 persen lulusan SMP/MTs di Blora yang dapat terserap ke SMA/SMK negeri. Sekitar 65 persen lainnya melanjutkan ke sekolah swasta atau sekolah di luar daerah. Angka tersebut tidak boleh diterjemahkan bahwa 65 persen tidak sekolah, tetapi menunjukkan bahwa kapasitas sekolah negeri masih terbatas.
Bahkan Todanan dan Kradenan disebut sebagai wilayah dengan jumlah lulusan SMP/MTs cukup tinggi tetapi belum memiliki SMA/SMK negeri. Pemkab sampai mengusulkan penambahan kuota serta pemetaan sekolah baru.
Maka muncul paradoks kebijakan yang menarik. Di satu sisi, negara membangun sebuah model pendidikan berasrama dengan fasilitas komprehensif untuk kelompok sasaran tertentu.
Di sisi lain, ribuan anak lainnya tetap bergantung kepada ekosistem SD, SMP, SMA, SMK dan madrasah yang sudah ada.
Sekolah Rakyat tidak boleh tumbuh sebagai “pulau pendidikan unggulan” di tengah sekolah reguler yang masih berjuang menyelesaikan persoalan dasarnya.
Harus Terukur
Perkembangan siswa SRMA 18 Blora selama satu tahun patut dicatat. Pemerintah menyebut kepercayaan diri siswa meningkat, mereka berani berpidato dalam bahasa Inggris, Arab dan Jawa, serta menunjukkan perkembangan akademik dan nonakademik.
Tetapi dalam evaluasi kebijakan publik, testimoni semacam itu belum cukup untuk mengukur efektivitas program.
Publik membutuhkan indikator kuantitatif: bagaimana skor akademik saat masuk dibanding setelah satu tahun, bagaimana tingkat kehadiran, perkembangan literasi dan numerasi, kondisi psikososial, jumlah siswa yang bertahan, biaya pendidikan per siswa, serta kelak berapa persen lulusan yang masuk perguruan tinggi atau bekerja.
Tanpa indikator tersebut, istilah “perkembangan mengagumkan” masih merupakan kesimpulan kualitatif penyelenggara, belum evaluasi dampak yang dapat diperbandingkan dengan sekolah reguler.
Jangan Dibenturkan
Sekolah Rakyat tetap memiliki rasionalitas kebijakan. Untuk anak dari keluarga miskin ekstrem, pendidikan berasrama dapat memutus sejumlah hambatan sekaligus: biaya pendidikan, lingkungan belajar, kebutuhan makan, perlengkapan sekolah, pengasuhan dan pembentukan karakter.
Yang harus dicegah adalah ketimpangan baru dalam kebijakan pendidikan.
Jangan sampai negara sangat kuat membiayai satu kelompok siswa setelah mereka masuk Sekolah Rakyat, tetapi terlalu lemah mencegah ribuan anak lainnya keluar dari sekolah reguler.
Sekolah Rakyat seharusnya menjadi instrumen afirmasi, bukan pengganti kewajiban memperkuat pendidikan publik secara keseluruhan.
Karena itu, Rp12,63 miliar untuk Cepu harus dibaca bukan sekadar sebagai proyek penimbunan tanah, tetapi sebagai keputusan fiskal yang harus dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya.
Publik setidaknya layak memperoleh jawaban atas lima hal: berapa kapasitas Sekolah Rakyat permanen Cepu; berapa total investasi pusat yang sudah dijamin; kapan konstruksi dimulai; berapa biaya per siswa ketika beroperasi; dan bagaimana Pemkab memastikan anggaran Sekolah Rakyat tidak mengurangi percepatan penanganan ATS, rehabilitasi sekolah serta perluasan akses pendidikan reguler.
Tidak Cukup Dibangun dari Tanah Uruk
Sekolah Rakyat dapat menjadi terobosan besar apabila benar-benar berhasil membawa anak miskin keluar dari perangkap kemiskinan antargenerasi.
Namun ukuran keberhasilannya bukan megahnya kompleks sekolah, luasnya lahan, atau besarnya anggaran pembangunan.
Ukuran akhirnya adalah berapa banyak anak Blora yang benar-benar memperoleh pendidikan lebih lama dan lebih berkualitas.
Karena di tengah Rata-rata Lama Sekolah yang masih 7,26 tahun, penurunan APM, persoalan ATS, serta terbatasnya daya tampung SMA/SMK negeri, tantangan pendidikan Blora jauh lebih luas daripada tujuh hektare lahan di Cepu. (@bangsar/01)
Leave a Reply